Camerabanten.co.id – BANDUNG, 17 AGUSTUS 2026 — Menyebarkan narasi sepihak yang belum teruji secara hukum ternyata membawa risiko hukum yang besar bagi penyebarnya sendiri. H. Yovie Megananda Santosa,
Wakil Ketua Umum DPN PERADI sekaligus kuasa hukum pihak AS, memperingatkan bahwa jika di kemudian hari tuduhan-tuduhan yang disampaikan tidak terbukti secara sah di pengadilan,
Maka pihak yang menyebarkan narasi tersebut dapat dituntut balik secara pidana maupun perdata.
“Jika ternyata tuduhan-tuduhan itu tidak terbukti, maka seluruh kerugian materiil maupun imateriil yang timbul akibat penyebaran narasi tersebut harus ditanggung oleh pihak yang menyebarkannya. Itu adalah konsekuensi hukum yang wajar dan adil,” tegas Yovie.
Hingga saat ini, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan belum ada hasil tes DNA yang sah.
Selama proses hukum belum selesai, segala klaim yang disebarkan di ruang publik tetaplah dugaan. Jika klaim tersebut ternyata tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan,
Maka penyebar narasi dapat dijerat balik dengan pasal-pasal yang relevan, mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, hingga pelanggaran UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.
Selain tuntutan pidana, pihak yang dirugikan juga berhak mengajukan gugatan perdata untuk menuntut penggantian kerugian, baik yang bersifat materiil maupun imateriil.
Kerugian imateriil akibat rusaknya nama baik dan reputasi dapat dinilai secara tinggi di hadapan pengadilan.
“Jangan anggap menyebarkan narasi sepihak itu tanpa risiko. Hukum memberikan perlindungan bagi siapa saja yang dirugikan oleh klaim yang tidak berdasar.
Jika tuduhan tidak terbukti, maka gugatan balik adalah hak yang sah dan wajar,” tegas Yovie.
(red)
Sumber: Keterangan Pers H. Yovie Megananda Santosa, Waketum DPN PERADI & Kuasa Hukum AS — Kantor Hukum YMS & Partners









